Jakarta – Dampak dari konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran mulai terasa di berbagai belahan dunia. Ketegangan yang terjadi di Timur Tengah ini berpotensi mengganggu kestabilan pasokan energi global, termasuk bagi Indonesia.
Konflik tersebut telah menyebabkan lonjakan harga minyak dan gas di seluruh dunia, yang berakibat pada ketidakstabilan energi internasional, terutama setelah terganggunya pengiriman melalui Selat Hormuz pada Maret 2026.
Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan anggaran.
Sekretariat Jenderal DPR RI juga mengambil langkah nyata dengan mengeluarkan Surat Edaran yang berisi pedoman efisiensi operasional penggunaan berbagai fasilitas di kompleks parlemen.
Dalam Surat Edaran tersebut, berbagai fasilitas operasional, termasuk penggunaan listrik, telepon, air, bahan bakar minyak, serta jamuan rapat, akan dikenakan langkah efisiensi. Instruksi ini diterbitkan pada 27 Maret 2026 dan ditujukan kepada para pimpinan di lingkungan kesekretariatan dan puncak DPR.
“Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden dan Pimpinan DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI mengeluarkan kebijakan untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan anggaran,” demikian bunyi pernyataan dalam Edaran tersebut, yang dikutip pada 30 Maret 2026.
Berikut adalah rincian lengkap dari isi Edaran tersebut:
Pengaturan Operasional Gedung dan Kawasan DPR RI
– Penggunaan listrik di lingkungan kantor akan diatur sedemikian rupa sehingga aliran listrik dimatikan setelah jam kerja, maksimal hingga pukul 18.00 waktu setempat.
– Operasional pendingin ruangan (AC) hanya akan berlangsung dari pukul 07.00 hingga 18.00 waktu setempat.
– Lift dan eskalator akan dinyalakan pada jam kerja, yaitu dari pukul 07.00 hingga 18.00 waktu setempat. Setelah pukul 18.00, akan dilakukan pengurangan operasional lift hingga 70 persen.
– Penggunaan telepon dan air akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna.
– Jam operasional fasilitas olahraga juga akan dibatasi hingga pukul 18.00 waktu setempat.
Pengaturan Kendaraan Operasional dan BBM
– Upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) akan diterapkan pada kendaraan dinas operasional untuk Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator.
– Penggunaan kendaraan operasional pegawai akan disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan dalam kebijakan WFH (Work From Home) dan WFA (Work From Office).
Pengaturan Kegiatan Dukungan Rapat di Kesekretariatan DPR RI
– Rapat internal di masing-masing Eselon I hanya akan menyediakan jamuan berupa makanan besar.
– Untuk rapat yang dilaksanakan secara daring (online), tidak akan ada jamuan yang disediakan.
Dengan penerapan kebijakan ini, DPR RI berupaya untuk meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas energi nasional di tengah ketidakpastian global. Langkah ini juga mencerminkan kesadaran terhadap pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya, sebagai respons terhadap tantangan yang muncul akibat situasi internasional yang semakin kompleks.
Melalui inisiatif ini, diharapkan semua pihak dapat lebih bijaksana dalam penggunaan sumber daya, serta mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Efisiensi energi, yang menjadi fokus utama dalam kebijakan ini, tidak hanya bertujuan untuk mengurangi biaya, tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan di masa depan.
Dengan berbagai langkah yang diambil, DPR menunjukkan komitmennya untuk menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya yang lebih baik, serta berkontribusi pada upaya nasional dalam mencapai target efisiensi energi. Ke depannya, diharapkan kebijakan ini dapat diadopsi secara luas oleh instansi pemerintah lainnya sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengatasi tantangan energi yang ada.
➡️ Baca Juga: Polri Ingatkan Pemudik Waspadai Titik Lelah, Kecelakaan Terbanyak Terjadi di Jateng
➡️ Baca Juga: Komjen Suyudi Paparkan 6 Program Transformasi Polri untuk Berantas Pungli dan Perkuat Hukum
