Komjen Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan enam program utama dalam upaya transformasi Polri saat mengikuti fit and proper test di hadapan Komisi III DPR RI pada Kamis, 1 September 2026. Dalam pernyataannya, Suyudi menekankan pentingnya penguatan kelembagaan. Menurutnya, struktur Mabes Polri harus strategis dan efisien, Polda perlu beroperasi secara profesional dan suportif, Polres harus menjadi satuan operasional yang kokoh, serta Polsek diharapkan dapat membangun kedekatan dengan masyarakat.
Suyudi menambahkan bahwa struktur yang ada saat ini, beserta lapisan persetujuan yang tidak memberikan nilai tambah, perlu ditinjau untuk disederhanakan. Penguatan ini harus berfokus pada lini terdepan yang berbasis pada beban kerja, luas wilayah, risiko, akses, dan kebutuhan pelayanan yang ada di masyarakat.
Selanjutnya, Suyudi menggarisbawahi pentingnya pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan proses rekrutmen. Ia menjelaskan bahwa seluruh siklus SDM perlu ditata kembali, mulai dari perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, pengembangan karier, hingga kesejahteraan dan purna tugas.
Ia menekankan bahwa prinsip meritokrasi dan rekam jejak integritas harus menjadi dasar dalam setiap pembenahan yang dilakukan.
“Tidak ada tempat untuk titipan, transaksi, atau sponsorship dalam proses ini. Anggota yang berprestasi harus dilindungi dan diberikan kesempatan untuk berkembang dalam kariernya. Setiap pelanggaran harus ditindak dengan proporsional dan konsisten,” tegas Suyudi.
Program ketiga yang diusulkan adalah penguatan pelayanan publik. Ia menyatakan bahwa layanan tidak hanya sebatas memenuhi prosedur, tetapi harus fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan harus mudah diakses, cepat, terintegrasi, transparan, terukur, dan inklusif.
Suyudi juga menekankan bahwa struktur internal Polri tidak boleh menjadi beban bagi masyarakat. Digitalisasi harus mampu menutup celah untuk praktik pungutan liar (pungli) dan tidak memerlukan tatap muka, tetapi tetap tersedia untuk masyarakat yang membutuhkan layanan.
Selanjutnya, ia menggarisbawahi pentingnya penguatan penegakan hukum. Ukuran keberhasilan dalam aspek ini harus bergeser dari jumlah perkara yang ditangani menjadi kualitas penanganan yang dilakukan.
Untuk program kelima, penguatan pengawasan akan beralih dari pendekatan reaktif menjadi berbasis risiko. Setiap pengaduan yang masuk harus memiliki penanggung jawab yang jelas, sehingga proses penanganannya dapat dipantau dengan baik.
Terakhir, program keenam adalah akuntabilitas anggaran. Suyudi menekankan bahwa keberhasilan penggunaan anggaran tidak hanya diukur dari seberapa banyak dana yang diserap, tetapi yang lebih penting adalah hasil yang dirasakan oleh masyarakat.
➡️ Baca Juga: Bisnis Rumahan Sederhana dan Efektif untuk Pemula yang Ingin Mandiri dan Sukses
➡️ Baca Juga: Beasiswa S2 Psikologi Klinis 2025: Dapatkan Pendidikan Berkualitas
