Poltracking Indonesia mengidentifikasi sektor ekonomi sebagai salah satu saluran utama bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk meningkatkan kembali tingkat kepuasan publik yang saat ini mengalami penurunan.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menyampaikan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini tercatat di angka 63,2 persen, yang merupakan modal sosial yang sangat berharga.
“Tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 63,2 persen. Ini merupakan modal sosial yang sangat penting di tengah penurunan tingkat kepuasan publik,” ungkap Hanta dalam pernyataan terkait survei nasional Poltracking Indonesia yang dirilis pada Senin, 31 Agustus 2026.
Survei yang dilaksanakan antara 14 hingga 20 Agustus 2026 melibatkan 1.220 responden, mencatat bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 55,1 persen.
Hanta mencatat bahwa tren kepuasan publik pada Agustus 2026 menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan bulan Maret, Mei, dan Juli 2026. Namun, tingginya kepercayaan publik memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan.
Menurut Hanta, sektor ekonomi merupakan salah satu solusi paling strategis yang dapat langsung memengaruhi kehidupan masyarakat. Data survei menunjukkan bahwa 57,1 persen responden menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka baik, dan 58,7 persen merasakan bahwa pendapatan mereka selama setahun terakhir juga baik.
Meski demikian, Hanta mengakui bahwa pemerintah masih memiliki sejumlah tantangan besar di bidang ekonomi yang perlu segera diselesaikan. Sebanyak 44,3 persen publik menganggap harga kebutuhan pokok yang tinggi sebagai masalah utama, sementara 62,5 persen mengindikasikan bahwa pengeluaran rumah tangga mereka saat ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, dan 55,6 persen merasa bahwa harga kebutuhan pokok sudah tidak terjangkau.
“Berbagai kemungkinan terkait persepsi publik masih bisa terjadi, tergantung pada isu dan agenda perbaikan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kembali kepuasan publik,” jelas Hanta.
Formula pertama yang harus diprioritaskan dalam agenda perbaikan kinerja pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Hanta menekankan pentingnya program jaring pengaman sosial yang lebih banyak untuk kelompok rentan, serta menahan kenaikan biaya seperti pajak, harga BBM, dan tarif tol yang berdampak langsung pada ekonomi keluarga.
Selain itu, sektor lapangan kerja merupakan program yang dinilai pemerintah kurang berhasil, dengan 57,3 persen publik merasa bahwa pemerintah belum berhasil menurunkan angka pengangguran.
➡️ Baca Juga: HP Murah untuk Petani: Spesifikasi Penting yang Harus Diperhatikan Sebelum Membeli
➡️ Baca Juga: Cadangan Beras RI Stabil 4,5 Juta Ton, Mentan Amran Pastikan Stok Aman di Tengah Gejolak Timteng
