Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan betapa krusialnya memasukkan strategi mitigasi risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dianggap sebagai langkah awal yang tidak dapat diabaikan.
Langkah ini harus didukung oleh tata ruang yang memperhitungkan potensi terjadinya bencana. Selain itu, diperlukan sistem yang bersifat terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.
Bima menegaskan bahwa pendekatan ini sangat penting agar pembangunan daerah tidak hanya fokus pada pencapaian target pembangunan semata, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan masyarakat serta ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
“[Yaitu] tata ruang yang efektif dalam mengurangi kemungkinan timbulnya berbagai masalah sosial dan kemasyarakatan, serta dampak force majeure,” ujar Bima saat memberikan sambutan dalam Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah Jepang-Indonesia Tahun 2026. Seminar ini bertema “Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana: Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana oleh Pemerintah Daerah” yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (30/9/26).
Menurut Bima, penguatan ketahanan daerah menjadi sangat penting, mengingat pengalaman Indonesia yang pernah menghadapi berbagai ujian, mulai dari krisis moneter hingga bencana alam. Pengalaman-pengalaman tersebut memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah dalam membangun sistem yang lebih kokoh dalam menghadapi bencana dan perubahan yang ada.
Dalam konteks ini, pemerintah pusat terus berupaya menyusun kebijakan dan rencana pembangunan yang diterapkan hingga ke daerah, dengan mempertimbangkan kondisi, kapasitas, dan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Kementerian Dalam Negeri berperan dalam memberikan dukungan, menyamakan standar pelayanan publik, serta mengingatkan dan menilai setiap rencana yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Kami akan menyesuaikan implementasinya dengan kemampuan lokal yang ada,” jelas Bima.
Selain dari aspek perencanaan pembangunan dan tata ruang, Bima juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun ketahanan daerah. Keterlibatan masyarakat, tokoh lokal, organisasi nonpemerintah, serta perguruan tinggi, menjadi faktor penting dalam memperkuat semangat gotong royong dan koordinasi.
Oleh karena itu, Bima mendorong agar keterlibatan berbagai pihak sudah dimulai sejak tahap perencanaan, bukan hanya saat bencana terjadi. Masyarakat, komunitas, akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya perlu berkolaborasi dari awal untuk memetakan risiko serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.
“Bukan sekadar mengakomodasi, tetapi mengajak semua pihak untuk berkumpul mulai dari proses perencanaan. Warga, pemangku kepentingan, komunitas, akademisi, dan peneliti harus bekerja sama dari awal, bukan hanya mengundang mereka saat bencana terjadi,” tambahnya.
➡️ Baca Juga: Fakta Mengejutkan Tentang Kasus Pelecehan Dokter Kandungan di Garut
➡️ Baca Juga: Belanda Kembalikan Arca Shiva dan Prasasti Damalung ke Indonesia Secara Resmi
