Verifikasi Wajah Bansos, Pemerintah Targetkan 50% Penduduk Terdata Sebelum 2027

Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan sistem digital bernama Perlindungan Sosial atau Perlinsos Digital, yang bertujuan untuk mendata masyarakat yang menjadi target program perlindungan sosial. Dalam sistem ini, teknologi biometrik, khususnya pengenalan wajah, akan digunakan untuk memverifikasi identitas penerima bantuan sosial.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan target agar 50% dari populasi Indonesia sudah terdaftar dalam sistem Perlinsos Digital sebelum akhir tahun 2026.
“Teknologi yang diterapkan harus dapat memberikan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi. Oleh karena itu, kualitas data dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada mereka yang berhak,” ungkapnya saat memberikan keterangan di Makassar pada Minggu, 4 Oktober 2026.
Pemerintah juga akan mengintegrasikan beberapa basis data dalam sistem Perlinsos Digital. Data yang akan digunakan mencakup informasi kependudukan dari Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, serta data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum.
Dengan integrasi data tersebut, pemerintah dapat menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Sistem ini juga bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial.
Melalui Perlinsos Digital, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan registrasi ulang, mengusulkan nama-nama yang layak menerima bantuan, serta menolak data penerima yang dianggap tidak tepat.
Saifullah, yang sering dipanggil Gus Ipul, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan. Ia menyatakan bahwa pengusulan dapat dilakukan dengan melibatkan individu yang dekat dengan warga yang bersangkutan.
“Penting untuk mengutamakan orang-orang terdekat, seperti saudara atau tetangga, agar mereka yang selama ini tidak terdata bisa terintegrasi dalam sistem dan akhirnya mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program yang ada,” tambahnya.
Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok masyarakat untuk berperan sebagai Agen Perlinsos. Di antara mereka adalah ketua RT dan RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, serta jurnalis.
Peran agen ini adalah membantu warga yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan digital. Selain mendukung registrasi ulang, sistem Perlinsos Digital juga menyediakan mekanisme pengusulan dan sanggahan terhadap data penerima bantuan.
“Kami sangat terbuka dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengusulkan atau menolak data. Semua suara sangat berarti,” ujarnya.
Teknologi biometrik, termasuk pengenalan wajah, adalah bagian integral dari sistem ini. Teknologi ini akan digunakan untuk memastikan identitas penerima bantuan sosial, sehingga proses verifikasi dapat dilakukan dengan lebih akurat.
➡️ Baca Juga: Dewa United Siapkan Strategi Kejutan untuk Persib Setelah Puncaki Klasemen Super League
➡️ Baca Juga: Strategi Tim Sepak Bola untuk Mengembangkan Potensi Pemain Muda melalui Pendampingan Senior Profesional




