Pemerintah berencana untuk memperketat pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite. Rencana ini akan berdampak pada pengguna mobil yang termasuk dalam kategori masyarakat dengan tingkat ekonomi atas, yaitu desil 9 dan 10, yang tidak akan lagi diizinkan untuk membeli Pertalite.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pembatasan ini akan dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan, meskipun rincian waktu pelaksanaannya belum diungkapkan secara spesifik.
“Pembahasan kami berkisar pada kemungkinan penerapan pembatasan subsidi Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi atas. Mungkin kita akan mulai dengan desil 9 dan 10, dan ini bukan pelaksanaan sekarang, tetapi bertahap dalam beberapa bulan mendatang,” ungkap Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Selasa, 11 Agustus 2026.
Purbaya menambahkan bahwa pembatasan ini berdasarkan penilaian bahwa sistem yang dimiliki oleh Pertamina sudah memadai. Dengan sistem yang baik, pemerintah merasa siap untuk segera melaksanakan pembatasan terhadap Pertalite.
“Saat ini kami sedang mempelajari sistem yang ada, dan saya sudah melihat bahwa sistem Pertamina ini cukup baik untuk dilaksanakan,” kata Purbaya.
Ia juga menekankan bahwa pembatasan pembelian Pertalite ini tidak akan menyasar pengguna sepeda motor. Dengan demikian, hanya kendaraan roda empat yang akan terpengaruh oleh kebijakan ini.
“Tidak ada pembatasan bagi sepeda motor. Tidak ada perubahan kebijakan untuk kendaraan roda dua,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengemukakan bahwa selama ini, penyaluran BBM bersubsidi belum sepenuhnya tepat sasaran. Ia mencatat bahwa masyarakat dalam kategori desil 9 dan 10 masih mendapatkan akses terhadap BBM bersubsidi.
“Sebagian dari subsidi ini tidak tepat sasaran. Mengapa kita harus memberikan subsidi kepada orang-orang kaya? Sebagai contoh, desil 9 dan 10 masih dapat menggunakan Pertalite yang bersubsidi. Hal inilah yang sedang kami bahas untuk menemukan solusinya,” jelas Bahlil.
Ketika ditanya mengenai skema pembatasan yang akan diterapkan, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah saat ini masih dalam tahap mempelajari metode yang paling tepat. Namun, ia menegaskan bahwa subsidi BBM di sektor migas harus tetap tepat sasaran.
“Pembatasan ini terkait dengan jenis kendaraan yang digunakan. Tidak pantas jika mobil mahal seperti BMW atau Mercy masih menggunakan bahan bakar subsidi,” imbuhnya.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mengalihkan subsidi kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya energi. Kebijakan ini diharapkan bisa membawa dampak positif bagi anggaran pemerintah dan mendorong penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.
Meski pembatasan ini diharapkan dapat membantu memperbaiki ketidakadilan dalam distribusi subsidi, masyarakat diharapkan juga dapat beradaptasi dengan kebijakan baru ini.
Di sisi lain, penting bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi yang baik agar masyarakat memahami alasan dan tujuan dibalik kebijakan ini. Dengan adanya komunikasi yang jelas, diharapkan masyarakat dapat menerima dan mendukung langkah-langkah yang diambil.
Dalam menjalankan kebijakan ini, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul. Seiring dengan pembatasan ini, pemerintah diharapkan dapat menyediakan alternatif bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan terjangkau bagi masyarakat.
Dengan demikian, pembatasan pembelian Pertalite untuk mobil diharapkan bukan hanya sekadar kebijakan penghematan, tetapi juga langkah strategis menuju penggunaan energi yang lebih bijak dan berkelanjutan di Indonesia.
➡️ Baca Juga: Konflik Lahan Warga dan Perusahaan Sawit Makin Memanas
➡️ Baca Juga: IIHSG Naik 2 Persen Didorong Harapan Damai AS-Iran dan Pembagian Dividen di Pasar Saham
