Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan mengalami volatilitas, meskipun pada perdagangan hari ini ditutup dengan tren pelemahan.
Berdasarkan informasi dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau Jisdor BI, pada Selasa, 7 April 2026, kurs rupiah tercatat di angka Rp 17.092 per dolar AS. Posisi ini menunjukkan penurunan sebesar 55 poin dibandingkan dengan kurs sebelumnya yang berada di Rp 17.037 pada perdagangan hari Senin, 6 April 2026.
Sementara itu, pada perdagangan di pasar spot pada Rabu, 8 April 2026, hingga pukul 09.02 WIB, rupiah tercatat menguat menjadi Rp 16.985 per dolar AS. Penguatan ini sebesar 120 poin atau 0,70 persen dari posisi sebelumnya yang berada di Rp 17.105 per dolar AS.
Para pengamat ekonomi dan pasar uang, seperti Ibrahim Assuaibi, menyatakan bahwa desain subsidi berbasis komoditas yang diterapkan saat ini memberikan peluang bagi kelompok yang lebih mampu untuk mengaksesnya. Dengan skema subsidi energi yang belum sepenuhnya tepat sasaran ini, perhatian tertuju pada dampak lonjakan harga minyak global yang semakin membebani anggaran.
BBM bersubsidi masih dapat diakses tanpa adanya pembatasan yang jelas. Hal ini menyebabkan distribusi subsidi tidak sepenuhnya dinikmati oleh kelompok yang berhak, serta berisiko menciptakan ketimpangan dalam distribusi. Misalnya, kelompok nelayan yang seharusnya berhak malah berpotensi mengalami kekurangan pasokan.
Lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh konflik global menjadi tantangan besar bagi kondisi fiskal Indonesia, yang sangat bergantung pada impor BBM. Kenaikan harga minyak yang jauh melampaui asumsi dalam APBN berkontribusi pada peningkatan beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.
Harga minyak telah mencatatkan angka di atas asumsi dalam APBN 2026 yang sebesar US$70 per barel. Dengan lonjakan harga yang mencapai sekitar US$113 per barel, tekanan signifikan terhadap anggaran negara pun tidak dapat dihindari.
Ibrahim menekankan pentingnya penajaman fokus sasaran subsidi. Ketika harga minyak melonjak hingga US$113 per barel, yang berarti lebih dari 60 persen di atas asumsi APBN, dampak langsung terhadap fiskal terlihat melalui peningkatan subsidi dan kompensasi yang harus disediakan.
Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah semakin menyusut, membuatnya sulit untuk menanggulangi gejolak yang ada. Kenaikan harga energi dapat memperlebar defisit anggaran jika tidak diimbangi dengan langkah-langkah efisiensi. Penyesuaian harga BBM dianggap bukan sebagai solusi ideal dalam jangka pendek.
Daya beli masyarakat saat ini masih terbilang lemah, sehingga kebijakan penyesuaian harga berpotensi menambah tekanan terhadap perekonomian. Sebagai alternatif, pemerintah disarankan untuk melakukan efisiensi dalam pengeluaran dan realokasi anggaran. Langkah-langkah ini dianggap lebih realistis untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah situasi lonjakan harga minyak global yang terus berlangsung.
➡️ Baca Juga: Panduan Mengelola Keuangan Efektif untuk Perantau di Kota Besar yang Padat
➡️ Baca Juga: Kebijakan WFH Segera Diterapkan, Apakah Dimulai pada Bulan April?
