Jakarta – Rocky Gerung, seorang pengamat politik yang dikenal luas dan juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), menyerukan perlunya pembersihan istana dari unsur-unsur korupsi. Ia mengakui bahwa pernyataannya mungkin terkesan berlebihan, tetapi ia merasa hal ini penting untuk disampaikan.
“Saya ingin melakukan pembersihan ini, meskipun mungkin terdengar sedikit berlebihan. Banyak orang munafik di sana, berbicara basa-basi dengan dasar feodalisme, padahal realitasnya tidak demikian. Jika ada korupsi, kita harus menyebutnya dengan jelas, bahwa mereka adalah koruptor,” tegas Rocky Gerung dalam sebuah wawancara.
Ia menjelaskan lebih lanjut, “Ketika seseorang mencuri karena kebutuhan dasar, itu bisa dimengerti. Namun, koruptor adalah mereka yang tidak mengenal rasa cukup; sudah memiliki jabatan yang baik, tidak kekurangan uang, tetapi masih saja mencuri uang negara. Hal ini seharusnya menjadi fokus utama berita.”
Rocky menambahkan bahwa masalah ini tidak bisa hanya dianggap sebagai isu yang diselesaikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semata.
“Seharusnya, kejujuran bukanlah sesuatu yang luar biasa. Setiap profesi, seperti guru, jurnalis, atau dosen, seharusnya menjunjung tinggi kejujuran. Kejujuran itu adalah kewajiban, bukan prestasi,” ujarnya.
Menurutnya, ada kebutuhan mendesak untuk menyebutkan secara terbuka bahwa istana adalah sarang koruptor.
“Apakah ada pengakuan terkait hal ini? Tentu saja, itu sebuah keharusan,” katanya.
Saat ditanya tentang pernyataan Presiden Prabowo mengenai kebocoran anggaran dan penggelapan uang negara, Rocky memberikan pandangannya.
Ia menjelaskan bahwa meskipun mungkin ada pemborosan, jika orang-orang yang berada di posisi strategis memiliki integritas, tidak akan ada yang namanya korupsi.
“Ini adalah trade-off yang nyata. Kita bisa memilih untuk memiliki struktur yang sederhana namun diisi oleh koruptor, atau memiliki struktur yang lebih solid dengan orang-orang terpercaya, meskipun belum sempurna. Dalam dua tahun ini, ada perjanjian politik yang menghalangi Presiden untuk mengatur segala sesuatunya sendiri,” jelasnya.
“Etikanya juga berhubungan dengan perjanjian. Jika seorang menteri dari partai tertentu diganti, maka penggantinya juga harus berasal dari partai yang sama,” tambahnya.
Rocky Gerung juga menyoroti masalah efisiensi yang kini semakin meluas. Di satu sisi, ada upaya untuk menjaga konsentrasi politik, tetapi di sisi lain, terjadi pemborosan anggaran yang signifikan.
“Kondisi semacam ini sudah pasti akan menghasilkan konsekuensi. Namun, yang terpenting adalah tidak ada korupsi. Publik tidak akan berhenti mengkritik koruptor. Semakin banyak anggota kabinet yang terlibat, maka semakin kuat pula anggapan bahwa mereka adalah koruptor,” pungkas Rocky.
➡️ Baca Juga: Haji Bolot Sudah Pulang dari Rumah Sakit, Inilah Kondisi Terbarunya Saat Ini
➡️ Baca Juga: Ketua DPRD Jambi Hafiz Fattah Dukung Penguatan Pendidikan di Jambi demi Kemajuan Daerah
