Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah menyampaikan rencana pengambilalihan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), yang lebih dikenal sebagai PNM, kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini merupakan langkah strategis dalam upaya memperkuat sektor pembiayaan di tanah air.
Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan indikasi positif terkait rencana tersebut, dan mendorong Purbaya untuk melakukan analisis mendalam mengenai keuntungan yang dapat diperoleh dari pengambilalihan PNM ini.
“Saya sudah melaporkan kepada Pak Presiden, tetapi keputusan final belum diambil. Beliau menyatakan, silakan dihitung, jika hasilnya baik, mengapa tidak?” jelas Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 13 Maret 2026.
Dalam proses menghitung potensi finansial dari pengalihan PNM ke bawah Kementerian Keuangan, Purbaya menyatakan bahwa ia akan terus berkolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Saat ini, perhitungan tersebut masih dalam tahap berlangsung.
Meski demikian, Purbaya juga menekankan bahwa ada kemungkinan untuk membatalkan rencana tersebut, mengingat usulan ini masih bersifat opsi. Pemerintah, bersama Danantara Indonesia, berkomitmen untuk mengambil keputusan yang paling menguntungkan bagi negara.
“Kami terus melakukan perhitungan dengan Pak Rosan (CEO Danantara Indonesia) untuk menentukan langkah terbaik bagi negara, serta untuk penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan kredit untuk UMKM (usaha mikro kecil dan menengah),” tambahnya.
Usulan pengambilalihan PNM tersebut sebelumnya telah diungkapkan oleh Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Rabu, 4 Februari 2026. Purbaya berencana untuk mengalihkan anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yaitu PNM, ke dalam naungan Kementerian Keuangan.
Pertimbangan utama di balik usulan ini adalah efektivitas dalam penyaluran KUR kepada UMKM dan optimalisasi subsidi bunga. Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan setiap tahunnya mengalokasikan anggaran hingga Rp40 triliun untuk subsidi bunga KUR. Dengan pengalihan PNM, ia yakin dana tersebut dapat dikelola lebih produktif sebagai modal kerja.
Lebih jauh, Purbaya meyakini bahwa pengambilalihan PNM merupakan pilihan yang paling efisien. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa PNM memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk mendampingi nasabah mikro, sehingga proses pendampingan dapat berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa opsi ini lebih bermanfaat dibandingkan dengan membentuk kendaraan misi khusus (special mission vehicle/SMV) baru di bawah Kementerian Keuangan.
➡️ Baca Juga: Menpan RB Menegaskan PPPK Tidak Bisa Dipecat Sebelum Kontrak Selesai
➡️ Baca Juga: Strategi Efektif Klub Sepak Bola Mengelola Tekanan Transfer Pemain dan Keuangan
