Pengusaha asal Situbondo, Khalilur R Abdullah Sahlawiy, yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Lilur, baru-baru ini mengungkapkan bahwa email yang dikirimnya kepada Presiden Prabowo Subianto mendapatkan tanggapan positif dari pihak pemerintah. Tanggapan tersebut terwujud dalam bentuk diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2026.
Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 adalah hasil revisi dari Permen KP Nomor 7 Tahun 2024, yang sebelumnya telah menghadapi kritik dari Gus Lilur selaku pemilik Balad Grup. Dalam surat elektronik yang ia kirimkan, Gus Lilur mengemukakan beberapa usulan strategis terkait pengaturan tata niaga lobster nasional, khususnya mengenai kebijakan ekspor Benih Bening Lobster (BBL).
Salah satu usulan yang diajukan adalah menghentikan ekspor BBL ke Vietnam dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih menguntungkan, yaitu ekspor lobster yang sudah dibesarkan hingga mencapai ukuran minimal 50 gram. Menurut Gus Lilur, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar bagi para nelayan dan pelaku usaha budidaya di tanah air.
“Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 merupakan gagasan yang saya sampaikan dalam surel kepada Presiden, dan alhamdulillah, ide tersebut direspons positif hingga akhirnya melahirkan Permen KP ini,” jelas Gus Lilur dalam pernyataan resminya pada Jumat, 6 Maret 2026.
Gus Lilur juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo yang dinilai sangat terbuka menerima gagasan serta masukan dari masyarakat, termasuk dari para pelaku usaha di sektor perikanan.
Selain itu, ia juga memberikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Tubagus Haeru Rahayu, yang telah melakukan kajian teknis terhadap usulan tersebut sehingga menghasilkan revisi regulasi yang lebih baik.
Ia berpendapat bahwa langkah pemerintah dalam merevisi regulasi ini mencerminkan adanya keselarasan antara kepemimpinan nasional dan jajaran kementerian dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha di lapangan.
“Fakta ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo adalah sosok pemimpin yang terbuka terhadap ide dan masukan yang konstruktif. Para menterinya juga mampu menerjemahkan masalah di lapangan dengan tepat,” tuturnya.
Gus Lilur meyakini bahwa kebijakan baru ini akan menjadi angin segar bagi sektor budidaya laut, terutama bagi para pelaku usaha lobster di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya akan menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi nelayan dan pembudidaya di berbagai daerah.
➡️ Baca Juga: Rencana Pembangunan 1.000 Unit Huntara untuk Warga Bantaran Rel oleh PU Godok
➡️ Baca Juga: Jersey Baru Timnas Indonesia Diterpa Kritik, Warganet Sebut Lebih Baik Baju Partai
