Pemerintah sedang merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk masyarakat yang tinggal di bantaran rel kereta api, dengan target mencapai sekitar 1.000 unit. Proyek ini masih dalam tahap diskusi antara berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan akan disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa rencana pembangunan huntara tersebut tengah dibahas bersama sejumlah pihak, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang merupakan pemilik lahan. Kerja sama ini diharapkan dapat memfasilitasi kelancaran proyek.
“Rencananya kita akan membangun hunian untuk sekitar seribu rumah. Kami sudah melakukan pembahasan dengan kementerian terkait, termasuk Menteri Sekretaris Negara dan Direktur Jenderal Kereta Api,” ungkap Dody saat berbicara kepada wartawan di Rest Area KM 379 Batang, Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat, 28 Maret 2026.
Dody menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih mengeksplorasi rincian lokasi dan karakteristik lahan sebelum masuk ke tahap perancangan. Hal ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan lahan yang mencukupi untuk pembangunan 1.000 unit huntara.
“Ini sedang saya bahas dengan lebih mendalam, mengenai lokasi tanah yang tepat, bentuk tanahnya, dan luasnya. Setelah itu, baru kita akan melanjutkan ke proses desain,” tambahnya.
Ia juga menyatakan bahwa desain huntara akan disesuaikan dengan ukuran lahan yang tersedia. Jika lahan terbatas, kemungkinan besar pembangunan akan dilakukan secara vertikal dengan konsep modular.
“Untuk seribu unit ini, kita harus memastikan apakah lahan yang disediakan cukup untuk membangun seribu unit tersebut, atau kita perlu memodifikasi hunian sementaranya dengan membangun ke atas, seperti yang telah kita lakukan di Ibu Kota Negara,” jelas Dody.
Dody memastikan bahwa bangunan huntara yang direncanakan tidak akan terlalu tinggi. “Jika menggunakan sistem modular, bangunan akan memiliki ketinggian maksimal 3 hingga 4 lantai. Ini serupa dengan yang sudah diterapkan di IKN,” tuturnya.
Mengenai lokasi, Dody merujuk pada kawasan sekitar Tanah Abang dengan perkiraan luas lahan sekitar tiga hektare. Namun, ia menegaskan bahwa kepastian lokasi masih menunggu hasil koordinasi lebih lanjut dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Selain proyek di bantaran rel, Kementerian PU juga terus melanjutkan pembangunan huntara di berbagai daerah lain, termasuk di Aceh. Dody menyebutkan bahwa progres pembangunan bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh adanya permintaan tambahan dari pemerintah daerah serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dengan adanya rencana pembangunan 1.000 unit huntara bagi warga bantaran rel, diharapkan dapat memberikan solusi hunian yang layak bagi masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan yang tidak aman. Proyek ini merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.
Melalui pendekatan yang terkoordinasi antara berbagai kementerian dan pihak terkait, pembangunan huntara ini diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan wilayah secara keseluruhan.
Pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan proyek ini untuk memastikan bahwa semua tahap pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini penting agar masyarakat yang mendapatkan fasilitas huntara dapat merasakan manfaat secara langsung dari program ini.
Dengan demikian, pembangunan huntara bantaran rel menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan perumahan pemerintah, mencerminkan komitmen untuk menyediakan hunian yang aman bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan.
➡️ Baca Juga: Rupiah Menguat Seiring Peningkatan Subsidi BBM Akibat Lonjakan Harga Minyak
➡️ Baca Juga: Empat Pekerja Meninggal Dunia Akibat Menghirup Gas Tangki Air Proyek Bangunan di Jaksel
