Jakarta – Pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan kerja dari rumah, atau yang lebih dikenal dengan istilah work from home (WFH), sebelum akhir bulan Maret. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
“Akan ada pengumuman mengenai kebijakan WFH sebelum bulan Maret berakhir,” ungkapnya dalam sebuah kesempatan pada Sabtu, 28 Maret 2026.
Inisiatif kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), di tengah meningkatnya tekanan dari harga energi global.
Sebelumnya, Airlangga menjelaskan bahwa skema WFH ini direncanakan akan diterapkan satu hari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN), yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedangkan untuk sektor swasta, kebijakan ini akan bersifat sebagai imbauan.
Namun, hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti untuk pengumuman resmi mengenai kebijakan tersebut.
“Kira-kira minggu ini,” lanjutnya.
Pemerintah telah memutuskan bahwa kebijakan WFH akan berlaku satu hari dalam seminggu, tepatnya pada hari Jumat. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia yang disebabkan oleh ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa keputusan mengenai kebijakan WFH telah final dan akan segera diumumkan oleh pihak pemerintah.
“Keputusan sudah ada, nanti akan diumumkan. Bukan saya yang akan menyampaikannya, itu akan disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” kata Purbaya.
Terkait dengan target pengurangan konsumsi BBM hingga 20 persen, Purbaya mengungkapkan bahwa terdapat perhitungan yang mengarah pada potensi penghematan, meskipun angka tersebut belum bersifat pasti.
Ia berpendapat bahwa dampak dari kebijakan WFH tidak hanya dapat diukur dari segi penghematan energi, tetapi juga dari mendorong aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
“Saya kira mungkin tidak hanya dari sisi penghematan, karena dengan ekonomi yang aktif, bisnis akan meningkat, dan konsumsi pun akan naik. Jika pajak juga meningkat, maka itu akan menguntungkan bagi kita,” tuturnya.
➡️ Baca Juga: Denada Menyatakan Penyesalan atas Keputusan Menitipkan Ressa Rizky, Bukan Kesalahan yang Dibuang
➡️ Baca Juga: AS Tanggapi Khotbah Paus Leo: Doa Pemimpin Perang Ditolak, Apa yang Salah?
