Polda Sumatera Selatan menegaskan peran penting institusi kepolisian dalam mendukung program pembangunan nasional melalui penguatan sektor ketahanan pangan, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pernyataan komitmen ini disampaikan dalam kunjungan penilaian tahap II untuk Kompolnas Awards Tahun 2026 yang berlangsung di Markas Polda Sumatera Selatan, Palembang, pada Kamis, 3 September 2026. Dalam ajang ini, Polda Sumsel terpilih sebagai salah satu dari lima nominator terbaik di tingkat nasional dalam kategori Polda.
Kegiatan penilaian ini dipimpin oleh Komisioner Kompolnas RI, Gufron, S.H.I., M.Hub.Int., yang didampingi oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Wahyu Widada, M.Phil. Agenda ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data serta memantau langsung implementasi berbagai program kepolisian yang berfokus pada kepentingan masyarakat.
Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa jajaran Polda Sumsel tidak hanya berfungsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga aktif mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia serta kebijakan Polri Presisi, yang memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.
Salah satu pencapaian signifikan yang ditunjukkan adalah dukungan terhadap sektor ketahanan pangan. Polda Sumsel telah menggerakkan pemanfaatan lahan jagung seluas 28.394,16 hektare yang menghasilkan total 116.591,92 ton panen. Capaian ini menjadi bagian dari kontribusi kepolisian untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat lokal.
Komitmen Polda Sumsel terhadap kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari berbagai program sosial dan pembangunan yang telah dilaksanakan. Jajaran Polda telah berhasil menyelesaikan 139 unit bedah rumah, menyediakan 87 fasilitas air bersih melalui pembangunan sumur bor, serta mendirikan 81 Jembatan Merah Putih untuk meningkatkan konektivitas masyarakat. Selain itu, bantuan telah disalurkan kepada 141.000 warga yang membutuhkan.
Program-program yang telah diimplementasikan menunjukkan bahwa kehadiran Polri tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penguatan pelayanan publik ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan konektivitas, perlindungan bagi kelompok rentan, serta dukungan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi.
Dalam hal pelayanan publik, Polda Sumsel terus berupaya meningkatkan penggunaan teknologi melalui Command Center terpadu dan Layanan Polisi 110. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat respons kepolisian, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan, serta membangun sistem pelayanan publik yang lebih responsif dan terintegrasi.
Dengan langkah-langkah yang diambil, Polda Sumsel menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Langkah-langkah ini tidak hanya menunjukkan dedikasi Polda terhadap pelayanan publik, tetapi juga menegaskan posisi mereka sebagai institusi yang responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Melalui berbagai program dan inisiatif yang ada, Polda Sumsel berusaha untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan masyarakat di wilayahnya. Keberhasilan dalam berbagai aspek ini menjadi bukti bahwa Polda Sumsel serius dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, Polda Sumsel juga berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru, mereka berharap dapat memberikan layanan yang lebih efisien dan efektif bagi masyarakat.
Dengan semua pencapaian dan komitmen yang telah ditunjukkan, Polda Sumsel semakin mengukuhkan posisinya sebagai institusi yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
➡️ Baca Juga: Tren Bedah Estetik Terkini: Solusi Populer untuk Wajah dan Rambut yang Banyak Diminati
➡️ Baca Juga: Purbaya Minta BKPM Atur Regulasi Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Dongkrak Pendapatan Daerah Aceh
