Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyusun langkah-langkah untuk memperketat penyaluran LPG 3 kilogram (kg). Dalam rencana tersebut, pemerintah berencana untuk membatasi akses pembelian LPG bersubsidi kepada kelompok masyarakat tertentu yang ditentukan berdasarkan desil kesejahteraan.
Kebijakan ini dihadirkan dengan tujuan agar subsidi LPG 3 kg hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Saat ini, pemerintah tengah mendiskusikan penggunaan data kesejahteraan atau desil sebagai acuan untuk memilih kelompok masyarakat yang akan menerima subsidi tersebut.
Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM, mengungkapkan bahwa pengaturan berdasarkan desil ini nantinya tidak hanya akan diterapkan untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga untuk LPG 3 kg.
“Sekarang, kami sedang mengintensifkan program konversi. Kami perlu memastikan bahwa penerima subsidi ditentukan dengan lebih tepat sasaran. Desil untuk LPG juga akan diatur, bukan hanya untuk BBM,” jelas Laode di Gedung DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Laode menambahkan bahwa penerapan data desil untuk distribusi LPG 3 kg saat ini masih dalam tahap pembahasan. ESDM berencana untuk mendiskusikan penggunaan data ini bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pertamina (Persero).
Pembicaraan mengenai hal ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Menteri ESDM dan Menteri Keuangan yang telah dilakukan sebelumnya.
“Itu menjadi salah satu agenda kami untuk dibahas bersama BPS dan Pertamina, dalam rangka mengimplementasikan hasil pertemuan antara Menteri ESDM dan Menteri Keuangan,” ujarnya.
Dengan skema yang sedang disiapkan, pemerintah berupaya untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima LPG bersubsidi berdasarkan data kesejahteraan yang akurat.
Upaya pengaturan penerima subsidi ini sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran LPG 3 kg.
Pemerintah juga membangun kerja sama antara Pertamina Patra Niaga dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung langkah ini.
Pertamina Patra Niaga dan Ditjen Dukcapil baru-baru ini menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait akses dan pemanfaatan data kependudukan dalam layanan Pertamina Patra Niaga.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat proses verifikasi dan validasi data, sehingga data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyaluran energi bersubsidi yang lebih tepat sasaran.
➡️ Baca Juga: Lebih dari 3 Juta Obat Tetes Mata Ditarik, Temukan Daftar Lengkapnya di Sini!
➡️ Baca Juga: Kasus Dengue Global Mencapai 14,6 Juta Per Tahun, Ancaman Kesehatan Masyarakat Meningkat
