Otoritas di Korea Selatan telah mengambil langkah untuk membatasi penggunaan kendaraan pemerintah dengan menerapkan sistem ganjil genap. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap krisis bahan bakar yang disebabkan oleh ketegangan yang terjadi di Timur Tengah.
Menurut informasi dari Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan, pembatasan ini akan mulai berlaku pada 8 April. Pemberlakuan aturan ini diumumkan pada Rabu, 1 April, sebagai bagian dari upaya untuk memberikan waktu kepada masyarakat agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang akan datang, setelah tingkat peringatan gangguan pasokan minyak dinaikkan enam hari sebelumnya.
Dalam kebijakan baru ini, kendaraan dengan nomor pelat yang berakhiran angka ganjil hanya diizinkan beroperasi pada tanggal ganjil, sementara kendaraan dengan angka terakhir genap hanya diperbolehkan digunakan pada tanggal genap. Hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan yang beredar dan meminimalisir konsumsi bahan bakar.
Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan listrik dan hidrogen, serta kendaraan yang mengangkut penyandang disabilitas dan perempuan hamil. Kategori ini mencakup sekitar 25 persen dari total kendaraan yang ada di negara tersebut, sehingga diharapkan tidak terlalu berdampak pada mobilitas mereka.
Sementara itu, partisipasi sektor swasta dalam penerapan sistem ganjil genap ini bersifat sukarela. Meskipun demikian, akses ke tempat parkir berbayar yang dikelola oleh pemerintah daerah dan lembaga pemerintah akan dibatasi untuk memaksa pemilik kendaraan mempertimbangkan penggunaan transportasi alternatif.
Sebagai contoh, kendaraan dengan pelat nomor yang berakhir dengan angka 1 atau 6 tidak akan diizinkan untuk parkir di area publik pada hari Senin. Aturan ini bertujuan untuk mendukung pengurangan penggunaan kendaraan pribadi selama periode krisis.
Perkiraan dari kementerian menunjukkan bahwa penerapan pembatasan ini akan mampu mengurangi konsumsi minyak tambahan hingga 37,5 persen, yang setara dengan sekitar 17.000 hingga 87.000 barel per bulan. Ini adalah langkah signifikan yang diharapkan dapat membantu mengatasi dampak dari krisis bahan bakar yang sedang berlangsung.
Sebelumnya, pada 24 Maret, pemerintah Korea Selatan telah memperketat penggunaan kendaraan dinas dengan mengelompokkan seluruh kendaraan pemerintah ke dalam lima kategori berdasarkan angka terakhir pelat nomor. Setiap kelompok kemudian dilarang melakukan perjalanan pada hari kerja tertentu untuk lebih mengatur penggunaan bahan bakar.
Dalam perkembangan terbaru, pemerintah juga menaikkan tingkat kewaspadaan terhadap krisis keamanan sumber daya minyak mentah dari Level 2 menjadi Level 3. Peningkatan ini mulai berlaku pada pukul 00.00 waktu setempat pada 2 April, sebagai respons terhadap situasi yang semakin mendesak.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin meningkat setelah serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran. Serangan ini menimbulkan kerusakan yang signifikan dan mengakibatkan korban jiwa di kalangan warga sipil.
Sebagai respons, Iran melancarkan serangan balasan terhadap wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika di Timur Tengah. Situasi ini menciptakan ketidakstabilan yang dapat berdampak pada pasokan energi global.
Eskalasi konflik yang berkaitan dengan Iran juga menyebabkan terjadinya blokade de facto di Selat Hormuz. Selat ini merupakan jalur krusial bagi pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar internasional, yang selanjutnya memengaruhi tingkat ekspor dan produksi minyak di kawasan tersebut, serta menyebabkan lonjakan harga.
➡️ Baca Juga: Negara-Negara Selain Indonesia yang Masih Menunggu Keputusan Lebaran 2026
➡️ Baca Juga: Sorotan Media Dunia Terhadap Atlet Indonesia dalam Berita Olahraga Terbaru
