uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

kpkgg
berita

PDIP Mendesak Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden untuk Fokus pada Tugas Lain

Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, memberikan pandangannya mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti terkait ijazah SMA atau setara milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Komarudin, langkah terbaik yang bisa diambil Gibran adalah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Ia menilai hal ini merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum yang berlaku.

“Semua sudah terungkap. Jika Pak Gibran memang konsisten dalam komitmennya terhadap hukum, maka mengundurkan diri akan menjadi langkah yang tepat,” ungkap Komarudin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis (8/10/2026).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu menindaklanjuti keputusan MK. Komarudin menjelaskan bahwa MK telah memberikan sinyal bahwa lembaga lain, termasuk DPR, memiliki hak untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya.

“Jika tidak ada tindakan, DPR seharusnya yang mengambil langkah. Putusan MK sudah jelas. Proses yang telah dilakukan telah melewati batas waktu, sehingga ini menjadi tanggung jawab lembaga lain, yaitu DPR, terkait masalah impeachment. Namun, itu tergantung pada keputusan DPR,” tambahnya.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga martabat lembaga dalam menjalankan etik dan moral berbangsa dan bernegara. Komarudin mengingatkan bahwa harus ada tindakan tegas yang diambil.

Di sisi lain, dia menekankan bahwa pemimpin yang dipilih oleh masyarakat seharusnya tidak berbohong, meskipun bisa melakukan kesalahan. Menurutnya, jika seorang pemimpin terbukti berbohong, sebaiknya ia mundur.

“Saya lebih condong pada pandangan bahwa seorang pemimpin boleh melakukan kesalahan, tapi tidak boleh berbohong. Jika hal tersebut dianggap sebagai kebohongan, maka mengundurkan diri akan jadi pilihan yang lebih baik,” ujarnya.

Diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyampaikan putusan terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, di mana salah satu isu utama yang diajukan berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

Pembacaan putusan tersebut dilakukan pada hari Selasa (6/10/2026) mulai pukul 20.00 WIB.

Dalam sidang tersebut, para hakim MK mengungkapkan fakta yang mengejutkan publik, salah satunya adalah bahwa Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA.

Saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, Gibran hanya menyediakan sertifikat kehadiran, atau yang dikenal sebagai certificate of attendance, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    ➡️ Baca Juga: Investor AI Belum Menarik Diri dari Ledakan Teknologi yang Terus Berkembang

    ➡️ Baca Juga: Manajemen Target Efektif untuk Raih Pencapaian Konsisten Tanpa Stres Berlebih di Tempat Kerja

    Related Articles

    Back to top button