Pemerintah Indonesia sedang mematangkan rencana untuk membangun tanggul laut raksasa, atau yang dikenal sebagai giant sea wall, sebagai langkah strategis jangka panjang dalam menghadapi penurunan muka tanah dan risiko banjir rob, khususnya di wilayah pesisir Pulau Jawa. Proyek ambisius ini kini memasuki fase perencanaan skema pembiayaan yang diharapkan melibatkan dana dalam jumlah yang signifikan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa konsep pembangunan giant sea wall sudah dalam tahap kematangan yang baik, bahkan telah disiapkan lebih lanjut oleh badan otoritas pengelola proyek.
“Rancangan ini sudah sangat matang, bahkan lebih maju dibandingkan dengan yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum,” ungkap Dody saat melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah pada hari Minggu, 29 Maret 2026.
Ia menjelaskan bahwa proyek ini tidak hanya berfungsi sebagai penghalang terhadap air laut, tetapi juga dirancang untuk memberikan manfaat tambahan, seperti menjadi sumber air tawar dan area pengembangan baru. Dalam rancangan tersebut, air laut akan ditampung dan diolah agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Di tengah pembangunan ini, akan dibuat sumber air tawar yang dapat mendukung larangan pengambilan air tanah,” tambahnya.
Selain mempertimbangkan aspek teknis, pemerintah juga sedang merancang skema pembiayaan yang bersifat kombinatif. Proyek ini tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga membuka peluang untuk kerjasama dengan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta dukungan melalui pinjaman luar negeri.
Dody menegaskan bahwa setiap pinjaman luar negeri yang berhubungan dengan proyek giant sea wall, dan berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, akan sepenuhnya dialokasikan untuk mendukung badan otoritas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut.
“Apapun pinjaman dari luar negeri yang terkait dengan giant sea wall dan masih saya tangani, itu akan saya alokasikan 100 persen untuk badan otoritas,” tegasnya.
Lebih lanjut, proyek ini juga memiliki potensi untuk menciptakan kawasan baru berupa pulau-pulau buatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan tambahan.
“Di area ini juga akan dibangun pulau-pulau kecil yang dapat dipasarkan, sehingga akan ada kombinasi antara pembiayaan dari APBN dan KPBU,” jelasnya.
➡️ Baca Juga: Pendekatan Investasi Saham Berkelanjutan yang Mengutamakan Nilai Jangka Panjang
➡️ Baca Juga: Menteri LH Hanif Panggil Pengelola Rest Area Pantura yang Abai dalam Pengelolaan Sampah
