Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berpotensi merusak kualitas pembangunan yang seharusnya diterima oleh masyarakat.
Korupsi dalam proses pengadaan sering kali terjadi ketika barang atau jasa yang disediakan tidak memenuhi spesifikasi atau standar kualitas yang telah ditetapkan dalam kontrak awal.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, saat peluncuran Program Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).
“Seharusnya kualitas (barang/jasa) menjadi prioritas utama, namun yang terjadi justru sebaliknya, yaitu barang yang diserahkan memiliki kualitas jauh di bawah standar. Ini adalah fenomena yang umum terjadi, bahkan ada yang melakukannya dengan sadar,” jelas Ibnu pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Ia menjelaskan bahwa praktik korupsi ini sering kali melibatkan permainan antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, mulai dari pemberi pekerjaan, penyedia barang dan jasa, hingga pihak pengawas.
Akibat dari praktik semacam itu, pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat justru berujung pada hasil yang berkualitas rendah.
Situasi ini pada akhirnya mengurangi manfaat dari belanja pemerintah yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat dalam bentuk layanan dan pembangunan yang berkualitas.
Berdasarkan data KPK dari periode 2004 hingga triwulan II 2025, tercatat 426 kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Angka ini menempatkan pengadaan barang dan jasa sebagai kategori perkara korupsi terbanyak kedua setelah gratifikasi atau penyuapan yang mencapai 1.068 kasus.
Ibnu juga menekankan bahwa risiko korupsi dalam pengadaan tidak hanya muncul selama proses tender berlangsung. Potensi penyimpangan dapat terjadi sejak tahap perencanaan anggaran, persetujuan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan pekerjaan itu sendiri.
Dalam proses pemilihan penyedia, Ia menyoroti praktik di mana satu perusahaan telah direncanakan sebagai pemenang, sedangkan sejumlah perusahaan lain hanya berfungsi sebagai pelengkap agar proses pengadaan terlihat kompetitif.
Selain itu, intervensi dari pihak pimpinan terhadap unit pengadaan untuk menentukan pemenang juga menjadi salah satu risiko yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, penguatan upaya pencegahan korupsi pada semua tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah sangatlah diperlukan.
“Pengadaan yang berintegritas bukan hanya bebas dari korupsi, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat yang nyata,” ungkapnya.
➡️ Baca Juga: Sara Wijayanto Gugat Cerai Demian Aditya Setelah 12 Tahun Menikah, Apa Penyebabnya?
➡️ Baca Juga: DPR Segera Bentuk Panja Revisi UU Pemilu Sesuai Tugas Prolegnas yang Ditentukan
