Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan telah melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa, 13 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di area Jabodetabek ini diduga berkaitan dengan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari anggaran penanganan bencana.
Peristiwa ini menarik perhatian publik mengingat peran vital BNPB dalam penanganan situasi darurat, mulai dari koordinasi penanggulangan bencana hingga pengiriman bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di lembaga ini tentu berpotensi memunculkan keprihatinan terhadap tata kelola dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kemanusiaan.
Berdasarkan informasi yang beredar, operasi ini melibatkan beberapa individu dari dalam BNPB serta pihak swasta yang diduga berkaitan dengan proyek pengadaan. Namun, untuk memastikan kebenaran mengenai identitas pihak-pihak yang ditangkap, jumlah uang yang disita, dan rincian kasusnya, perlu menunggu pernyataan resmi dari KPK agar tidak muncul kesimpulan yang prematur.
OTT ini dilaporkan berlangsung dari siang hingga malam hari di beberapa lokasi di Jabodetabek. Penindakan ini diduga terkait dengan laporan mengenai transaksi yang melibatkan pemberian komitmen fee dalam proyek pengadaan.
Setelah pelaksanaan operasi, tim penyidik KPK dilaporkan mengunjungi kantor BNPB di Jalan Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB.
Kedatangan tim penyidik tersebut bertujuan untuk mengamankan dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara. Beberapa ruangan strategis, termasuk ruang kerja pejabat dan bagian yang berhubungan dengan sistem penanggulangan bencana, dilaporkan menjadi lokasi pemeriksaan.
Informasi terkait penyegelan beberapa ruangan, termasuk ruang kerja Sekretaris Utama BNPB, masih memerlukan konfirmasi resmi dari institusi penegak hukum terkait.
Dalam informasi yang beredar, operasi ini menyasar sejumlah individu dari dua kelompok, yaitu pegawai internal BNPB serta pihak swasta yang diduga menjadi rekanan dalam proyek tersebut.
Salah satu nama yang muncul dalam informasi yang diperoleh adalah Rustian, yang menjabat sebagai Sekretaris Utama BNPB. Selain itu, terdapat dugaan bahwa pejabat pembuat komitmen (PPK), staf administrasi, pegawai internal, serta perwakilan perusahaan penyedia barang dan jasa juga terlibat dalam kasus ini.
➡️ Baca Juga: Hasil PSS Vs PSM: Hiromu Tanaka dan Riko Simanjuntak Cs Dominasi dengan Kemenangan 3-0
➡️ Baca Juga: Strategi Membangun Mental Juara di Badminton untuk Kemenangan yang Konsisten
