Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa wirausahawan perempuan di Indonesia menjadi penerima utama Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan pencairan yang telah mencapai 51 persen hingga 24 Agustus 2026. Hal ini menunjukkan peran signifikan perempuan dalam sektor UMKM dalam mendukung ekonomi nasional.
Hingga tanggal yang sama, total penyaluran KUR telah mencapai Rp201 triliun, yang diberikan kepada 3,1 juta debitur. Dari jumlah tersebut, lebih dari setengahnya, yaitu 51 persen, dialokasikan untuk mendukung wirausaha perempuan, yang menggambarkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan kelompok ini.
“Keberhasilan dalam kebijakan pembiayaan tidak hanya dapat diukur dari besaran dana yang disalurkan, tetapi juga dari efektivitas dalam mendorong pertumbuhan dan ketahanan UMKM, serta kemampuan mereka untuk berkembang ke tingkat yang lebih tinggi,” jelas Maman dalam keterangannya pada Selasa, 8 September 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Maman dalam Pertemuan Tingkat Menteri UMKM APEC ke-32 yang berlangsung di Guangzhou, China. Dalam kesempatan ini, ia menjelaskan tentang komitmen Indonesia dalam meningkatkan akses pembiayaan yang inklusif bagi seluruh pelaku UMKM, termasuk perempuan.
Maman menegaskan bahwa memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM adalah langkah strategis pemerintah dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang lebih inklusif. Langkah ini diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha untuk berkembang dan mencapai kelas yang lebih tinggi dalam dunia bisnis.
Pemerintah juga tengah melakukan transformasi pada skema Pembiayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), agar akses pembiayaan bagi perempuan semakin terjangkau. Target penurunan tingkat pembiayaan Mekaar dari kisaran 20–25 persen menjadi 8 persen akan mulai diberlakukan tahun ini.
Di sisi lain, pada tahun 2025, penyaluran KUR diharapkan mencapai Rp286 triliun dan menjangkau 4,5 juta UMKM. Maman menambahkan, untuk pertama kalinya dalam dekade terakhir, proporsi penyaluran KUR untuk sektor produktif telah mencapai 60,5 persen, mencakup sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur.
Maman juga menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong pembiayaan untuk kegiatan produktif yang dapat menciptakan nilai ekonomi lebih tinggi dan membuka peluang lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat.
Selain fokus pada pembiayaan, pemerintah juga memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui PRO-KESRA Produktif. Program ini bertujuan untuk mendukung target penciptaan 10 juta lapangan kerja dan peluang usaha melalui layanan terintegrasi dari berbagai kementerian dan lembaga.
Pengembangan ekosistem kewirausahaan ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026, yang menargetkan rasio kewirausahaan di Indonesia mencapai 8 persen pada tahun 2045. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan inovasi di kalangan pelaku UMKM.
“Melalui berbagai inisiatif ini, Indonesia tidak hanya memperkuat UMKM di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi dalam agenda APEC untuk menciptakan UMKM yang lebih inklusif, inovatif, digital, dan tangguh, serta terhubung dengan pasar regional dan global,” tutup Maman.
➡️ Baca Juga: Ketidakpastian Global Tinggi, Airlangga Yakin Ekonomi Kuartal I-2026 Tumbuh 5,5 Persen
➡️ Baca Juga: Arus Balik Mudik Meningkat di Pelabuhan Bakauheni H+2 Lebaran, Siapkan Strategi Perjalanan Anda
