PPHN Harus Berasal dari Konsensus Nasional dan Partisipasi Publik yang Solid

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menggarisbawahi betapa pentingnya keterlibatan masyarakat, transparansi, dan konsensus nasional dalam bahasan mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Pernyataan tersebut disampaikan Ibas saat menghadiri forum diskusi akademik yang bertajuk “Haluan Negara, Haluan Masa Depan: Refleksi Akademik atas Urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara bagi Masa Depan Indonesia” di Universitas Padjadjaran, Bandung.
Ibas berpendapat bahwa proses penyusunan arah pembangunan nasional seharusnya dibangun atas dasar budaya kepemimpinan yang bersedia mendengarkan beragam pendapat.
Dia menekankan bahwa para pemimpin dan wakil rakyat perlu memahami kebutuhan, aspirasi, serta pandangan masyarakat agar dapat mengenali tantangan yang akan dihadapi bangsa di masa mendatang.
“Sebagai pemimpin dan wakil rakyat, kita perlu lebih banyak mendengarkan. Dengan cara itu, kita dapat memahami apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dipikirkan untuk masa depan bangsa Indonesia,” ujar Ibas dalam keterangannya.
Di sisi lain, Ibas juga menekankan bahwa kepemimpinan harus dilandasi oleh visi yang jelas. Menurutnya, Indonesia memerlukan arah jangka panjang yang dapat menjadi landasan bersama dalam menghadapi perubahan zaman yang terus berlangsung.
“Sebagai pemimpin, kita harus memiliki visi tentang bagaimana memimpin negeri ini, terutama di era demokratisasi di mana rakyat menjadi bagian integral dari proses kepemimpinan di tingkat nasional maupun daerah,” tambahnya.
Ibas mengingatkan bahwa pembahasan PPHN seharusnya tidak hanya dipandang sebagai upaya untuk menciptakan warisan politik semata. Yang lebih krusial adalah memastikan bahwa gagasan yang dirumuskan benar-benar memberikan manfaat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia.
Karena itu, ia menilai penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap perjalanan ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah adanya perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Ini bukan hanya tentang mencari warisan. Kita perlu bertanya, apakah apa yang kita susun hari ini benar-benar memberikan dampak dan manfaat bagi bangsa Indonesia,” tegas Ibas.
Ia menjelaskan bahwa pengalaman perubahan konstitusi membuktikan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sesuatu yang bisa dievaluasi. Empat kali perubahan UUD NRI Tahun 1945 menjadi momen penting dalam perjalanan konstitusi Indonesia.
Oleh karena itu, pembahasan PPHN perlu diangkat dalam konteks refleksi yang lebih luas mengenai Indonesia, konstitusi, pemerintahan, demokrasi, dan arah pembangunan nasional yang diinginkan.
➡️ Baca Juga: Apple Vision Pro 2: Rumor Harga Turun 40%, Spesifikasi Naik Signifikan – Rilis 2026?
➡️ Baca Juga: Korban Dugaan Kekerasan Seksual Betrand Peto Diperiksa dengan 23 Pertanyaan dari Penyidik




