Jakarta – Ekosistem ojek online (ojol) kini telah mendapatkan landasan hukum yang jelas melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026. DPR RI memastikan bahwa implementasi peraturan ini akan dilakukan secara terkoordinasi di antara tiga kementerian terkait. Dalam sebuah konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bersama rekan-rekannya, mengumumkan hal ini pada tanggal 8 Oktober 2026.
Dasco menjelaskan bahwa DPR dan pemerintah telah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai ketentuan untuk memenuhi harapan dari pelaku ekosistem ojol yang selama ini menginginkan kepastian hukum dalam operasional mereka.
“Tujuan utama adalah untuk menciptakan satu regulasi yang mampu mengatur dengan efektif tentang pengangkutan ojek online,” ungkap Dasco.
Ia juga menjelaskan pembagian tanggung jawab dalam Perpres tersebut. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan menjadi pengampu utama, sementara Kementerian Perhubungan akan mengatur angkutan orang dan tarifnya. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan bertanggung jawab atas pengantaran barang dan makanan.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menuturkan bahwa ketentuan mengenai biaya platform sebesar 8 persen telah berlaku sejak 1 Juli 2026 dan kini dikuatkan melalui Perpres ini.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menambahkan bahwa peraturan menteri terkait biaya pengantaran barang dan makanan akan menetapkan transparansi dalam penetapan harga oleh platform.
“Kami ingin memastikan bahwa pendapatan pengemudi layanan pengantaran barang dan makanan meningkat berkat Perpres ini, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik,” jelas Nezar.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, mengungkapkan bahwa peraturan pelaksanaan dari kementerian terkait diharapkan dapat diterbitkan paling lambat pada 31 Desember 2026.
Menutup konferensi pers, Dasco menekankan pentingnya koordinasi yang baik di antara kementerian-kementerian yang terlibat dalam penyusunan aturan turunan ini.
Ia juga mengumumkan adanya kesepakatan untuk membentuk forum bersama yang akan dipimpin oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman.
“Tiga kementerian ini akan membentuk forum komunikasi atau satuan tugas bersama yang akan dipimpin oleh Pak Maman Abdurrahman, selaku Menteri UMKM, guna memastikan sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan Perpres ini berjalan dengan lancar,” rincinya.
➡️ Baca Juga: Ester Exposito Pensiun dari Adegan Panas, Ini Alasan di Balik Keputusan Tersebut
➡️ Baca Juga: Pramono Lakukan Normalisasi Sungai Ciketing Pasca Longsor Sampah di Bantargebang
