Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional. Bahkan, ia berpendapat bahwa kebijakan ini dapat memberikan efisiensi dalam penggunaan energi.
Menurut Purbaya, dari segi fiskal dan aktivitas ekonomi, penerapan WFH tidak akan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas nasional jika dilakukan dengan selektif. Keputusan untuk menerapkan kebijakan ini perlu dipertimbangkan dengan baik agar tidak berdampak buruk.
“Tidak akan mengganggu, asalkan kita memilih dengan bijak. Jika kita pilih Jumat sebagai hari WFH, akan ada penghematan BBM meskipun saya tidak memiliki angka pasti karena hal tersebut bisa berubah-ubah mengikuti harga minyak,” jelas Purbaya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia menegaskan bahwa sektor-sektor penting seperti industri manufaktur dan pelayanan publik tetap akan beroperasi secara normal. Ini karena tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan secara remote, sehingga beberapa sektor harus tetap berjalan.
Lebih lanjut, penerapan WFH dinilai berpotensi untuk menurunkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat menurunnya mobilitas masyarakat. Namun, besaran penghematan ini akan tergantung pada fluktuasi harga minyak.
“Untuk produktivitas, sektor seperti pabrik yang memerlukan operasional terus-menerus tetap berjalan. Begitu juga dengan pelayanan publik yang tidak boleh berhenti. Jadi, seharusnya tidak ada masalah jika hanya satu hari dalam seminggu diterapkan WFH. Secara keseluruhan, produktivitas kita tidak akan terpengaruh secara signifikan,” tambah Purbaya.
Ia juga menyebutkan bahwa diskusi mengenai kebijakan WFH masih berlangsung dalam lingkup pemerintah dan dipantau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan keputusan yang diambil adalah yang terbaik.
Purbaya menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan serangkaian rapat untuk merumuskan skema penerapan kebijakan tersebut dengan matang sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
“Presiden secara langsung memantau perkembangan ini. Segera akan ada pengumuman resmi dari Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto,” imbuhnya.
➡️ Baca Juga: Pembatasan Pembelian Pertalite untuk Mobil: Apa yang Perlu Anda Ketahui?
➡️ Baca Juga: Ismi Ulfaida: Profil Calon Paskibraka Nasional dari Sekolah Rakyat yang Menginspirasi
