Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa pemerintah serta elemen masyarakat tengah bersatu padu dalam menghadapi permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berlanjut. Upaya kolaboratif ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam penanganan masalah lingkungan yang krusial ini.
Jumhur, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, mengungkapkan bahwa penanganan karhutla melibatkan banyak pihak. Mulai dari pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan provinsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga aparat kepolisian dan TNI, serta komunitas lokal. Keterlibatan berbagai elemen ini diharapkan dapat mempercepat penanganan dan meminimalisir dampak dari kebakaran yang terjadi.
“Setiap kekuatan yang ada saat ini sedang berupaya memadamkan api. Jadi, tuduhan bahwa kita mengabaikan situasi ini adalah tidak benar,” ungkapnya dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Pernyataan ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah karhutla yang semakin mendesak.
Selain fokus pada pemadaman, pemerintah juga mengambil langkah tegas terhadap individu atau entitas yang diduga sengaja membakar lahan. Jumhur menyebutkan bahwa sejumlah puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kebakaran hutan dan lahan ini, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum.
Di sisi lain, sebanyak 68 perusahaan yang memiliki konsesi lahan juga telah disegel. Tindakan ini diambil untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menjalani proses investigasi terkait keterlibatan mereka dalam kebakaran yang terjadi.
Proses verifikasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut sangat penting untuk membedakan antara mereka yang mungkin telah sengaja melakukan pembakaran lahan dan yang hanya terpengaruh oleh kebakaran di area konsesi yang mereka kelola. Jumhur menjelaskan bahwa hal ini akan dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dan mendalam.
Ia juga memberikan contoh bahwa kebakaran yang terjadi di lahan konsesi yang belum dimanfaatkan harus ditelaah berbeda dengan kebakaran di area perkebunan yang sudah ditanami, misalnya kelapa sawit. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dalam penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan karhutla.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa lebih dari 60.000 personel dari berbagai instansi telah dikerahkan untuk mendukung upaya pemadaman karhutla melalui operasi darat. Pengerahan personel ini merupakan langkah nyata untuk menghadapi bencana kebakaran yang melanda.
Fokus pengerahan tersebut diarahkan ke beberapa daerah yang paling terdampak, terutama Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Wilayah-wilayah ini dikenal sebagai titik panas yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan, sehingga perhatian lebih diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
Dalam pertemuan terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (12/10), Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai jumlah personel yang dikerahkan serta perkembangan situasi terkini mengenai penanganan karhutla. Rapat ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menanggapi situasi darurat ini.
Laporan yang disampaikan menunjukkan bahwa pemadaman masih berlangsung di area seluas 639 hektare yang terdistribusi di enam provinsi, terutama di Kalimantan dan Sumatera. Dengan adanya langkah-langkah yang tegas dan kolaboratif ini, diharapkan kebakaran yang terjadi dapat segera ditangani dengan efektif untuk melindungi lingkungan dan masyarakat.
➡️ Baca Juga: Perjalanan Spiritual Nikita Willy Mencari Jawaban ‘Kenapa Aku Islam?’
➡️ Baca Juga: Kejati Jakarta Lakukan Penggeledahan di Kantor Kementerian PU dan Ruang Dirjen SDA
